BIMA-NTB

Wacana Pemekaran Wilayah

Persoalan pemekaran wilayah seakan menjadi trend dalam memahami konsepsi otonomi daerah. Pasca reformasi, euforia kedaulatan daerah termanifestasi lewat pembentukan kabupaten/kota maupun provinsi baru. Dalam fakta empiris, rezim Orde Baru terutama, memang menerapkan apa yang diistilahkan dengan pendekatan sentralistis (segalanya terpusat dari Jakarta). Semua hasil dan potensi sumber daya alam daerah dikeruk dan diperuntukkan (kenyataannya) bagi segelintir elit di Jakarta.

Pola kebijakan sentralistis tersebut kemudian menimbulkan resistansi, terutama dari elit-elit lokal yang merasa hak dan kewenangannya ”terbonsaikan”. Sehingga, otonomi daerah sebagai pemikiran dan sistem dirasa lebih bermartabat dan mampu mengakomodir kepentingan lokal (baca: daerah). Akhir yang terjadi, setiap kelompok masyarakat mengkonsolidir diri, membentuk pemerintahan baru. Sama sekali terpisah, baik dari administrasi pemerintahan maupun fakta geografis. Suatu daerah kemudian pecah dan terbagi menjadi beberapa daerah yang lebih kecil.

Secara konsepsi,

pemerintah kabupaten/kota memegang peranan yang jauh lebih strategis dan sekaligus mendasar tentang mekanisme manajemen pemerintahan. Hal ini terutama karena secara legal formil, desentralisasi, dalam artian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan murni kreasi daerah, tanpa intervensi pusat (lihat UU.32/2004).

Dalam konteks seperti inilah, perdebatan menyangkut pemekaran wilayah Kabupaten Bima menemukan relevansinya. Wacana ini terus bergulir, direspon, dan ditindaklanjuti lewat berbagai aksi nyata menuju praksisme pemerintahan baru. Penulis, sedikit banyak terlibat dalam proses tersebut, dan pun diskursus ini bukanlah lagi sekadar wacana, namun semakin menggelinding menjadi nyata. Demikianlah adanya.

Analisis Dialektik

Pasca pemisahan antara Kabupaten dan Kota Bima pada tahun 2001 lalu, praktis wilayah kabupaten terbagi secara geografis, antara timur dan barat, dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Apalagi dengan keluarnya PP.No.10/2008 yang menyatakan pemindahan ibukota kabupaten dari Kota Bima ke wilayah Kecamatan Woha, asumsi bahwa pelayanan administratif akan semakin sulit dan lambat, semakin menjadi momok yang harus terjadi. Dengan kata lain, terdapat legitimasi geografis berdampak administratif, terutama untuk masyarakat yang tinggal di kabupaten kawasan timur.

Perlunya terobosan kebijakan menyangkut permasalahan administrasi semakin esensial sifatnya. Entah melalui pembentukan kabupaten yang baru (Bima Timur), ataupun otonomi lebih luas kepada pemerintah kecamatan di daerah terjauh, hanyalah alternatif saja. Inti yang perlu ditegaskan adalah pelayanan kepada rakyat jangan sampai terabaikan. Dengan konstruksi berpikir demikian, analisis lebih lanjut mengenai dua alternatif di atas menjadi mutlak untuk dilakukan.

Suatu hukum sejarah, alternatif harus diambil, dengan segala konsekuensinya. Tentunya, alternatif yang diprediksi lebih baik. Pembentukan Bima Timur memang opsi yang jauh lebih menarik, cenderung berkeadilan, dan yang paling penting, tidak menimbulkan dampak masa depan, utamanya dengan Bima bagian barat. Sekiranya Bima Timur terbentuk, manajemen pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan birokrasi baru. Kabupaten Bima (bagian barat) dapat menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Dan Bima Timur pun berjalan dengan kebijaksanaannya sendiri, tanpa ada campur tangan diantara keduanya. Konflik dan pertentangan opini tak perlu terjadi. Beda kiranya jika sekadar pemberian otonomi-walaupun dalam skala luas-yang rawan konflik kepentingan. Takaran keadilan sungguhlah sulit diterka, terutama menyangkut pengelolaan hasil alam.

Dialektik selanjutnya adalah persoalan representasi politik. Walaupun penulis sebenarnya tak mau terjebak pada politisasi isu, namun representasi politik kerap menjadi persoalan yang sensitif, sensual dan begitu menggoda. Mau tidak mau, suka tidak suka, keadilan aspiratif tetap menjadi persoalan klasik yang harus dibahas.

Sejatinya, pemekaran wilayah bersifat desentralistis, termasuk dalam hal pembagian pos-pos kekuasaan strategis. Resistansi kepentingan menjadi keharusan yang pasti terjadi. Dalam konteks ini, etnosentrisme geografis akan tetap mewarnai proses perumusan kebijakan. Pembangunan infrastruktur dan orientasi kebijakan secara menyeluruh akan tetap mengacu pada keberasalan (wilayah) dari sang perumus kebijakan itu sendiri. Akibatnya, ketimpangan pembangunan menjadi suatu kemestian. Dan konflik pun tak terhindarkan. Sungguh resiko yang terlalu berat rasanya.

Karaso-Budaya BIma

Hasil laut Kita

Lalu Apa?

Bersandar pada rumusan dan penjelasan sebelumnya, kecenderungan perlunya pembentukan kabupaten yang baru layaknya menjadi wacana bersama yang perlu dikonkretkan. Namun penulis merasa, persoalan tak berhenti sampai disitu. Sudah menjadi tugas seluruh masyarakat, terutama kaum (muda) intelektualnya menganalisis diskursus ini dengan standar objektif dan pemikiran yang realistis.

Menghindari wacana yang sekadar politis sifatnya dan miskin substansi, penulis melihat ada empat langkah strategis yang perlu dilakukan menyongsong pembentukan Kabupaten Bima Timur. Pertama, Perubahan pola pikir dan pola tindak masyarakat. Dalam wilayah hasil pemekaran, tentunya akan terjadi transformasi corak wilayah, dari yang sebelumnya bercorak pedesaan-tradisional menjadi urban-perkotaan. Konsekuensi logisnya adalah terjadi alih profesi masyarakat. Persawahan akan menjadi areal gedung-gedung pemerintahan dan para petani akan kehilangan profesi asalnya. Jangan sampai terjadi anakronisme dalam persoalan profesi ini. Karena jika tidak, kekagetan budaya (shock culture) akan menjadi konflik kultural tak berkesudahan. Tugas seluruh masyarakat untuk sama-sama menyiapkan mental dan fisik guna menyambut realisasi Bima Timur ini.

Kedua, Pembangunan infrastruktur dan beragam hal yang diperlukan oleh sebuah kabupaten harus terus digalakkan. Faktor kemampuan ekonomi, sosial politik, dan faktor penunjang lainnya menjadi prasyarat terbentuknya kabupaten yang baru (pasal 5 ayat 4 UU.No.32/2004). Persis disinilah, pembangunan secara terus menerus dalam setiap aspek dan lini kehidupan masyarakat menjadi harga mati yang tak mungkin ditawar. Terutama infrastruktur fisik, menjadi orientasi utama yang harus diambil.

Ketiga, Sosialisasi intens kepada masyarakat yang tercakup dalam (rencana) kabupaten Bima Timur. Menjadi suatu fakta empiris, wacana pemekaran wilayah selalu bersifat elitis yang tak jauh dari atmosfer politik praktis. Oleh karena demikian, adanya kesinambungan gerak antara elit masyarakat dengan massa kebanyakan menjadi suatu keniscayaan. Sungguh tidaklah elok jika realisasi Bima Timur hanya milik kaum elit dan dipaksakan dari atas.

Niscaya, gerakan itu harus bersifat top-down dan bottom-up sekaligus. Tujuannya adalah terdapat kesamaan irama gerak dan pemberian dukungan penuh kepada elit dalam memperjuangkan Bima Timur. Tiada cara lain, sosialisasi menjadi jalan terbaik dalam menemukan harmonisasi tersebut.

Keempat, gerakan massa menjadi langkah alternatif selanjutnya. Tekanan kepada pemerintah lewat aksi massa jalanan menjadi langkah lanjutan yang perlu diambil. Tentunya dengan cara yang damai, elegan dan minus anarkisme. Namun, penulis tetap berkeyakinan, aksi massa tetaplah alternatif yang bersifat aksidental, dengan frekuensi yang tak terlalu sering.

Yang juga perlu penulis katakan, ketiga langkah strategis berupa perubahan pola pikir dan pola tindak masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan sosialisasi intens merupakan pendekatan yang paling logis untuk dilakukan, setidaknya untuk saat-saat sekarang ini. Hal ini karena terbentur kebijakan di tingkat nasional berupa moratorium legislasi pemekaran wilayah, dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Rekomendasi Mendagri (pasal 5 ayat 3 UU.No.32/2004) sulit didapat. Bapak Gamawan Fauzi tegas menyatakan moratorium tersebut.

Bima Timur terbentuk. Pemerintahan baru tersusun, dan kebijakan berorientasi kerakyatan menjadi nyata adanya. Semua kiranya sepakat bahwa idealnya pemekaran wilayah adalah dari, demi dan untuk rakyat, tanpa kecuali. Derap langkah dan pelaksanaan pemikiran strategis yang taktis sifatnya harus dikondisikan secara optimal dan tepat sasaran.

* Tulisan adalah pendapat pribadi penulis.
** Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Direktur Bidang Politik dan Kebijakan Publik “Republic Institute (Center for Public Policy, Political Economy and Philosophy Studies)”.

Dibuat di kos ku yang teduh, ditengah siang yang mendung , ditemani secangkir kopi dan tentunya sebungkus Gudang Garam Filter.
UI,Depok, 10 Januari 2010.

NB: Tolong di-tag ke teman-teman Bima (Sape) lainnya. Tulisan ini sekadar dijadikan refleksi pemikiran.

Anak2 bajo

Hey,ana sa iru*.
Kata ini mengalir halus dari seorang perempuan yang menyapa saya ketika pertama kali tiba di pelabuhan kecil Pulau Bajo.Saya kesana pergi berkunjung ke rumah Ua (sepupu Ibu) yang menikah dengan orang Bajo asli. Bahkan beberapa sepupu saya juga menikah dengan orang Bajo.

Desa “Bajo Pulau” masih merupakan bagian dari wilayah kecamatan Sape, Kabupaten Bima.Nusa Tenggara Barat.Pulau Bajo. Dengan komposisi masyarakat yang unik. Mayoritas masyarakatnya adalah orang Bajo.Tetapi telah mengalami asimilasi dan kulturasi dengan orang-orang Bima. Mayoritas agama mereka adalah Islam. Sama seperti orang-orang Bima pada umumnya.

Di pelabuhan sape

Bajo..Goo..goo

Mengapa mereka unik??

Orang Bajo berkomunikasi dengan bahasa Bajo, tetapi juga menguasai beberapa bahasa semisal tentu saja bahasa Bima,bahasa Indonesia, beberapa di antaranya menguasai bahasa Makassar atau Bugis (ini karena awalnya “mungkin” mereka memiliki ikatan “darah” dengan orang-orang Bugis)

Secara fisik, orang bajo memiliki kulit yang lebih coklat jika di bandingkan dengan orang Bima. Hal ini mungkin saja karena pengaruh panas,air laut dan lingkungan (upzz, bukan diskriminasi dan rasial)

Pulau Bajo yang merupakan gugusan pulau-pulau itu terletak di ujung timur Pulau Sumbawa.Terdapat tiga pulau yang berukuran besar dan berpenghuni. Yaitu Bajo Di (Bajo Barat), Bajo Woha (Bajo tengah) dan Bajo Ele (Bajo Timur). Mereka adalah nelayan yang ulet dan kreatif. Mengarungi lautan untuk mencari ikan dan lain-lain. Tetapi, ada beberapa keluhan semisal penggunaan “bom ikan” yang tidak di benarkan, tetapi setelah dilakukan penyuluhan bahwa itu tidak baik, maka kebiasaan ini lambat laut di tinggalkan.

Pemandangan di Bajo sangat indah untuk eko-wisata dan wisata bahari. Tetapi, rupanya pemerintah daerah tidak tanggap akan hal ini. Bisa di pahami, alasan semisal tidak adanya investor,kurang dana, dan tentu saja promosi yang *TIDAK PERNAH* dilakukan. Ironis sekali bukan??

Rumah di bajo

Pasir putih yang terhampar luar di Bajo Ele, sangat potensial jika di jadikan daerah wisata. Bahkan ke indahannya tidak kalah dengan Gili Lombok,Kuta Bali dan pantai-pantai lainnya.Dan tentunya sunset yang meredup di Pulau Bajo tiada duanya.

Dengan anak2 Bajo

Terdapat juga sarang burung walet alam. Yang mana dari beberapa sumber, sarang ini menyumbang pajak bagi Pendapan Asli Daerah (PAD) yang lumayan tinggi bagi kabupaten Bima (maaf,data kurang Gan,hehe) hanya informasi saja.

Terdapat juga sebuah telaga, yang dalam fabel (dongeng) sebelum tidur kami orang Bima dan tentu saja orang bajo sendiri sebagai “Talaga Ana Fari”, telaga bidadari (ahh,langsung saya kepikiran seandainya saya Jaka Tarub gan..hehehe). Telaga ini hanya berupa gua dengan cekungan “telaga” yang pada musim kemarau kerontang.

Pada malamnya saya menikmati ikan bakar, cumi goreng dan lain-lain. “Seafood dinner”.,Intinya “semalam di Bajo” sungguh berkesan.

Melihat potensi ini mungkin suatu hari nanti, saya pribadi yang akan menjadikan “Bajo” sebagai daerah wisata…

NB: *Hey,ana sa iru = anak siapa kamu?? (bahasa bajo)